Masalah Tentang Akademi Akplol Jendral Tito Marah pada Kapolda

Masalah Tentang Akademi Akplol Jendral Tito Marah pada Kapolda – Mabes Polri menganulir ketentuan Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan tentang ada klasifikasi putra daerah serta putra non daerah dalam seleksi Akademi Kepolisian (Akpol).

Ketentuan itu dipandang tidak cocok dengan kebijakan Mabes Polri, dimana klasifikasi kesukuan tidak berlaku dalam seleksi penerimaan itu.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian juga sudah berkomunikasi dengan Anton serta memberinya teguran.

” Telah saya tegur, ” tutur Tito di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/7/2017).

Tito menyebutkan, awalnya Polda Jawa Barat menginginkan mengakomodir keinginan tokoh orang-orang setempat supaya ada prioritas untuk putra daerah lolos masuk Akpol.

Tetapi, sesudah ketentuan diterbitkan, baru diakui kalau bertentangan dengan Ketentuan Kapolri yang menyebutkan kalau klasifikasi putra daerah cuma berlaku di Papua. Hal itu karena lokasi Papua baru terintegrasi ke Indonesia pada 1969 serta belum juga banyak berkembang. Terlebih dari bagian pendidikan.

(Bacalah juga : Ini Respon Kapolda Jawa barat masalah Kuota Putra Daerah dalam Seleksi Akpol)

” Kemudian kita turunkan tim Mabes Polri di pimpin Asisten SDM meluruskan. Saat ini telah clear, kita kembalikan sesuai sama ketentuan Perkap, ” kata Tito.

Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan membuat klasifikasi putra daerah serta non putra daerah dalam seleksi Akpol di Polda Jawa barat. Hal itu memetik memprotes dari orang-tua peserta seleksi yang berasumsi sistem itu tidak adil.

Keriuhan pernah berlangsung waktu sidang taruna Akademi Kepolisian (akpol) serta sidang lulus sesaat Tamtama Polri Th. Ajaran 2017 di Polda Jawa Barat. Sekitaran tujuh orang-tua murid yang melapor ke Propam Polri berkaitan hal semacam ini.

(Baca : Kapolri Sebut Arti Putra Daerah Tidak Diaplikasikan dalam Seleksi Akpol)

Tim penilaian segera meneliti serta mengkaji sangkaan pelanggaran etik dalam sistem seleksi Akpol di Polda Jawa Barat. Tim datang dari panitia pusat, SDM, Itwasum, serta Tim Propam Mabes Polri.

Disamping itu, Mabes Polri menggantikan sistem penerimaan Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) 2017 dari panitia daerah Polda Jawa Barat. Dengan automatis juga Mabes Polri membatalkan ketentuan Kapolda Jawa Barat mengenai penetapan kuota putra daerah Jawa Barat untuk Taruna Akpol.

(Baca : Mengedar Video Orang-tua Memprotes di Sidang Akpol, Ini Komentar Polri)